JAKARTA: Pemerintah perlu lebih
bijaksana dalam menyikapi soal layanan SMS premium yang banyak dikeluhkan
masyarakat, tidak hanya menjadikan content provider sebagai kambing hitam.
Deddy Yudianto, pemilik Bogor Cyber Park, mengungkapkan content provider (CP) hanya sebagai pembuat (pabrikan), sedangkan operator sebagai distributor dan pemerintah selaku regulator seharusnya lebih bertanggung jawab.
"Pemerintah memiliki dana APBN, sementara operator memiliki banyak produk yang dijual. Sedangkan CP, hanya bagian kecil saja di mana mekanisme bisnis yang berjalan tergantung dari prosedur dan kriteria dari operator," ujar Deddy yang juga pemilik PT Kreasi Solusi Informasi Teknologi dan pemilik PT Sejuta Jaring Global tersebut kepada Bisnis hari ini. Menurut Deddy, pemerintah seharusnya memberikan subsidi dengan memberdayakan CP sebagai industri kreatif, jangan malah memberangusnya, mengingat dana APBN yang tersedia mencapai triliunan rupiah. Negara lain seperti Jepang memiliki puluhan ribu content provider dan diberdayakan, sedangkan di Indonesia cuma ratusan saja. Deddy menilai Cp seharusnya dibina, bukan dibinasakan sehingga seolah-olah operator dan pemerintah hanya lempar tanggung jawab. Deddy menilai operator yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus pencurian pulsa, karena mereka yang memberi nomor unreg-nya, kecuali standar nomor unreg semua operator dibuat seragam.
"Pemerintah juga seharusnya mengatur dan membagi antara CP dan operator dalam kaitan penumbuhan kewirausahaan dan tanggung jawab 30 % content lokal yang jadi komitmen operator dengan regulator.Bukan layanan ditutup, itu kelihatan pemerintah tidak memahami industri teknologi informasi dan operator mau buang badan saja."
Deddy Yudianto, pemilik Bogor Cyber Park, mengungkapkan content provider (CP) hanya sebagai pembuat (pabrikan), sedangkan operator sebagai distributor dan pemerintah selaku regulator seharusnya lebih bertanggung jawab.
"Pemerintah memiliki dana APBN, sementara operator memiliki banyak produk yang dijual. Sedangkan CP, hanya bagian kecil saja di mana mekanisme bisnis yang berjalan tergantung dari prosedur dan kriteria dari operator," ujar Deddy yang juga pemilik PT Kreasi Solusi Informasi Teknologi dan pemilik PT Sejuta Jaring Global tersebut kepada Bisnis hari ini. Menurut Deddy, pemerintah seharusnya memberikan subsidi dengan memberdayakan CP sebagai industri kreatif, jangan malah memberangusnya, mengingat dana APBN yang tersedia mencapai triliunan rupiah. Negara lain seperti Jepang memiliki puluhan ribu content provider dan diberdayakan, sedangkan di Indonesia cuma ratusan saja. Deddy menilai Cp seharusnya dibina, bukan dibinasakan sehingga seolah-olah operator dan pemerintah hanya lempar tanggung jawab. Deddy menilai operator yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kasus pencurian pulsa, karena mereka yang memberi nomor unreg-nya, kecuali standar nomor unreg semua operator dibuat seragam.
"Pemerintah juga seharusnya mengatur dan membagi antara CP dan operator dalam kaitan penumbuhan kewirausahaan dan tanggung jawab 30 % content lokal yang jadi komitmen operator dengan regulator.Bukan layanan ditutup, itu kelihatan pemerintah tidak memahami industri teknologi informasi dan operator mau buang badan saja."
Sumber : http://www.bisnis.com/articles/soal-sms-premium-operator-dan-regulator-lempar-tanggung-jawab
Kesimpulan :
Dalam berbisnis diperlukan
kejujuran dan tentunya tidak merugikan pihak konsumen. Diperlukan etika dalam
dalam berbisnis sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah sebagai
pengawas kegiatan perekonomian seharusnya mampu bersikap tegas selain itu
pengusaha provider dan sms premium diharapkan transparan dan tidak hanya
mencari keuntungan dengan merugikan konsumen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar